Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

 
Tidak diberikan. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa, PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.
N diisikan dengan sisa cuti di tahun berjalan sebelum dikurangi jumlah cuti di form tersebut, diisi maksimal 12 hari. N-1 diisikan dengan sisa cuti tahun lalu, diisi maksimal 6 hari. N-2 diisikan dengan sisa cuti 2 tahun lalu, diisi apabila selama 2 tahun lalu tidak mengambil cuti tahunan dan maksimal 6 hari.
Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, maka KGB diterbitkan pada TMT berikutnya (setelah hukuman disiplin selesai) dengan masa kerja dihitung penuh namun tidak diberikan rapel KGBnya.
Pegawai yang mengusulkan Cuti di Luar Tanggungan Negara dengan TMT tertentu, baru dapat cuti pada TMT tersebut setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, apabila Kepala BKN belum menyetujui pada TMT yang diusulkan, maka yang bersangkutan tetap masuk kerja seperti biasanya.
Pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak dapat dipertimbangakan kenaikan pangkatnya.
PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya (Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1994).
Satyalancana Karya Satya dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:
1. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun;
2. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun; dan,
3. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dilakukan dengan membuat usul online pada aplikasi Sistim Informasi Layanan Kepegawaian (SILK) USUL dan diproses secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Usul online yang dilakukan oleh Satuan Kerja dikirimkan ke Unit Utama masing-masing untuk dilakukan verifikasi dan diberikan rekomendasi pada aplikasi SILK USUL
b. Usul online yang dilakukan oleh Unit Utama dilakukan verifikasi dan diberikan rekomendasi pada aplikasi SILK USUL

Usul Online yang telah diverifikasi dan diberikan rekomendasi secara online, beserta softcopy data dukung dikirim ke Biro Kepegawaian untuk dilakukan proses selanjutnya.
Satuan Kerja di bawah Sekretariat Jendral langsung mengirimkan usul online beserta softcopy data dukungnya ke Biro Kepegawaian

Sesuai PP 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan pasal 22, Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Satya adalah PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara;
b. penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi; dan,
c. penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS.
Berkas persyaratan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya berupa softcopy file yang terdiri dari:
1. Daftar Riwayat Hidup singkat sesuai dengan format dari Sekretaris Militer Kepresidenan
2. SK CPNS
3. SK Pangkat/Golongan terakhir
4. SK Jabatan Terakhir

Tanda Penghargaan Bhakti Karya Husada adalah tanda penghargaan dari Menteri Kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan yang diberikan atas jasa dan pengabdiannya bekerja selama 16 tahun (dwi windu) atau 24 tahun (tri windu) secara terus menerus.

Bhakti Karya Husada ada dua macam, yaitu: Bhakti Karya Husada Dwi Windu, dan Bhakti Karya Husada Tri Windu.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1396/MENKES/SK/IX/2005 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan Bakti Karya Husada Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
Pengusulan Tanda Penghargaan Bhakti Karya Husada dilakukan dengan membuat usul online pada aplikasi SILK USUL dan diproses secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Usul online yang dilakukan oleh Satuan Kerja dikirimkan ke Unit Utama masing-masing untuk dilakukan verifikasi dan diberikan rekomendasi pada aplikasi SILK USUL
b. Usul online yang dilakukan oleh Unit Utama dilakukan verifikasi dan diberikan rekomendasi pada aplikasi SILK USUL

Usul Online yang telah di verifikasi dan diberikan rekomendasi online dikirim ke Biro Kepegawaian untuk dilakukan proses selanjutnya
Satuan Kerja di bawah Sekretariat Jendral langsung mengirimkan usul online ke Biro Kepegawaian

1. Selama masa kerja tersebut, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
2. Telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 16 tahun (Bakti Karya Husada Dwi Windu), dan 24 tahun (Bakti Karya Husada Tri Windu)
3. Penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS tersebut diangkat menjadi calon PNS

Berkas persyaratan yang harus dilengkapi dan telah diupload ke dalam SILK Arsip, terdiri dari:
1. SK CPNS;
2. SK Pangkat/Golongan terakhir; dan,
3. SK Jabatan Terakhir.

Proses Pemindahan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:
1. Pemindahan dalam Kementerian Kesehatan (Pemindahan Internal)
2. Pemindahan Masuk dan Keluar Kementerian Kesehatan  (Pemindahan Ekternal) 
3. Pemindahan karena mengikuti open bidding (Lelang Jabatan)

Persyaratan Pindah Pegawai:
Pada umumnya persyaratan pindah baik itu pindah internal, pindah eksternal dan lelang jabatan harus memenuhi syarat sesuai dengan Perka BKN Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Persyaratan berkas, yaitu:
a. Fotokopi SK CPNS;
b. Fotokopi SK PNS;
c. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir;
d. Fotokopi SK Jabatan Terakhir;
e. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir;
f. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (nilai min baik);
g. Surat Permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan (Asli);
h. Surat Persetujuan Mutasi dan Satuan Kerja Asal (Asli);
i. Surat Persetujuan Mutasi dari Unit Utama Asal (Asli);
j. Surat Pernyataan Persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota Instansi Tujuan (Asli);
k. Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditandatangani Pimpinan Satuan Kerja Asal (Asli);
l. Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditandatangani Pimpinan Satuan Kerja Tujuan (Asli);
m. Surat Pernyataan Tidak Sedang dalam Proses atau Menjalani Hukuman Disiplin yang dibuat Pimpinan Instansi Asal/Pejabat paling rendah menduduki JPT Pratama (Asli)
n. Surat Pernyataan Tidak Sedang dalam Proses atau Menjalani Peradilan yang dibuat Pimpinan Instansi Asal/Pejabat paling rendah menduduki JPT Pratama (Asli);
o. Surat Keterangan Bebas Temuan yang diterbitkan Inspektorat Jenderal Kemenkes (Asli);
p. Surat pernyataan tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau ikatan dinas lainnya yang dibuat oleh Pimpinan Satuan Kerja Asal atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama (Asli);
q. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat yang dibuat oleh Pimpinan Satuan Kerja Asal atau pejabat lain yang menangani kepegawaian (Asli);
r. Untuk yang ikut open bidding dibutuhkan surat persetujuan dari pejabat Pembina kepegawaian untuk mengikuti open bidding; dan,
s. Hasil pengumuman seleksi open bidding.
Berdasarkan usia pemberhentian PNS karena mencapai Batas Usia Pensiun terbagi menjadi 4 bagian yaitu: 
1. Usia 58 tahun, bagi:
a. Pejabat Administrasi;
b. Pejabat Fungsional Ahli Muda;
c. Pejabat Fungsional Ahli Pertama; dan,
d. Pejabat Fungsional Ketrampilan.

2. Usia 60 tahun, bagi:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi; dan,
b. Pejabat Fungsional Madya.

3. Usia 65 tahun, bagi: Pejabat Fungsional Ali Utama, Dosen 

4. Usia 70 tahun, bagi: Peneliti Utama dan Professor atau Guru Besar
Berdasarkan jenis pemberhentian PNS terbagi menjadi 5 bagian yaitu:
1. Batas Usia Pensiun;
2. Meninggal Dunia (Pensiun Janda/Duda);
3. Atas Permintaan Sendiri (APS);
4. Tidak Cakap Jasmani/Rohani; dan,
5. Tewas/Anumerta. 

1. Persyaratan Batas Usia Pensiun, yaitu:
a. Asli Surat Usul/Pengantar Online;
b. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) PNS Online yang telah ditanda tangani oleh PNS dan Kepala Satuan Kerja;
c. SK CPNS;
d. SK PNS;
e. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
f. SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir
g. Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
h. Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) bagi yang telah menikah;
i. Akte Nikah bagi yang telah menikah 
j. Akte Kelahiran Anak bagi yang memiliki anak kandung dan masih di tanggung
k. Akte/Surat Cerai bagi yang telah bercerai;
l. Daftar Susunan Keluarga yang telah disyahkan oleh Camat setempat
m. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4
n. Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir
o. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat yang ditanda tangani serendah rendahnya oleh pejabat JPT Pratama;
p. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah pidana penjara yang telah ditandatangani serendah – rendahnya oleh pejabat JPT Pratama
q. Surat Pernyataan pengembalian Barang Milik Negara bagi yang menguasai/menggunakan Barang Milik Negara atau Surat Pernyataan tidak menguasai/menggunakan Barang Milik Negara bagi yang tidak menguasai/menggunakan Barang Milik Negara 
r. Kartu Taspen (jenjang Utama);
s. SK Jenjang Utama (jenjang Utama); dan,
t. KTP Istri (jenjang Utama).

2. Persyaratan Meninggal Dunia (Pensiun Janda/Duda), yaitu:
a. Asli Surat Usul/Pengantar Online;
b. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) PNS Online yang telah ditanda tangani oleh PNS dan Kepala Satuan Kerja;
c. SK CPNS;
d. SK PNS;
e. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
f. SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir
g. Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
h. Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) bagi yang telah menikah;
i. Akte Nikah bagi yang telah menikah;
j. Akte Kelahiran Anak bagi yang memiliki anak kandung dan masih di tanggung;
k. Akte/Surat Cerai bagi yang telah bercerai;
l. Daftar Susunan Keluarga yang telah disyahkan oleh Camat setempat;
m. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm;
n. Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
o. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat yang ditanda tangani serendah rendahnya oleh pejabat JPT Pratama;
p. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah pidana penjara yang telah ditandatangani serendah – rendahnya oleh pejabat JPT Pratama;
q. Surat Keterangan/Akte Kematian dari Rumah Sakit/Lurah/Camat/Catatan Sipil (Tewas, Meninggal Dunia);
r. Pas Photo berwarna terbaru Ahli Waris ukuran 3 x 4 (Tewas, Meninggal Dunia);
s. Surat Keterangan Janda/Duda yang telah disyahkan oleh Camat setempat (Tewas, Meninggal Dunia); dan,
t. Surat permohonan pensiun dari ahli waris yang telah ditanda tangani diatas materai Rp. 10.000,- (Tewas, Meninggal Dunia).

3. Persyaratan Atas Permintaan Sendiri, yaitu:
a. Asli Surat Usul/Pengantar Online;
b. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) PNS Online yang telah ditanda tangani oleh PNS dan Kepala Satuan Kerja;
c. SK CPNS;
d. SK PNS;
e. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
f. SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;
g. Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik (KPE);
h. Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) bagi yang telah menikah;
i. Akte Nikah bagi yang telah menikah;
j. Akte Kelahiran Anak bagi yang memiliki anak kandung dan masih di tanggung;
k. Akte/Surat Cerai bagi yang telah bercerai;
l. Daftar Susunan Keluarga yang telah disyahkan oleh Camat setempat;
m. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm;
n. Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
o. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat yang ditanda tangani serendah rendahnya oleh pejabat JPT Pratama;
p. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah pidana penjara yang telah ditandatangani serendah – rendahnya oleh pejabat JPT Pratama;
q. Surat Pernyataan pengembalian Barang Milik Negara bagi yang menguasai/menggunakan Barang Milik Negara atau Surat Pernyataan tidak menguasai/menggunakan Barang Milik Negara bagi yang tidak menguasai/menggunakan Barang Milik Negara; dan,
r. Surat permohonan yang bersangkutan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- dengan disebutkan terhitung mulai tanggal (TMT) sebagai PNS dari atasan berhenti (Atas Permintaan Sendiri/Tidak Cakap Jasmani dan Rohani).


4. Persyaratan Tidak Cakap Jasmani/Rohani, yaitu:
a. Asli Surat Usul/Pengantar Online;
b. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) PNS Online yang telah ditanda tangani oleh PNS dan Kepala Satuan Kerja;
c. SK CPNS;
d. SK PNS;
e. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
f. SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;
g. Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik (KPE);
h. Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) bagi yang telah menikah;
i. Akte Nikah bagi yang telah menikah;
j. Akte Kelahiran Anak bagi yang memiliki anak kandung dan masih di tanggung;
k. Akte/Surat Cerai bagi yang telah bercerai;
l. Daftar Susunan Keluarga yang telah disyahkan oleh Camat setempat;
m. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm;
n. Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
o. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat yang ditanda tangani serendah rendahnya oleh pejabat JPT Pratama;
p. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah pidana penjara yang telah ditandatangani serendah – rendahnya oleh pejabat JPT Pratama;
q. Surat Pernyataan pengembalian Barang Milik Negara bagi yang menguasai/menggunakan Barang Milik Negara atau Surat Pernyataan tidak menguasai/menggunakan Barang Milik Negara bagi yang tidak menguasai/menggunakan Barang Milik Negara;
r. Surat permohonan yang bersangkutan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- dengan disebutkan terhitung mulai tanggal (TMT) sebagai PNS dari atasan berhenti (Atas Permintaan Sendiri/Tidak Cakap Jasmani dan Rohani); dan,
s. Surat Hasil Pemeriksaan oleh Tim Penguji Kesehatan (Tidak Cakap Jasmani dan atau Rohani).


5. Persyaratan Tewas/Anumerta, yaitu:
a. Asli Surat Usul/Pengantar Online;
b. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) PNS Online yang telah ditanda tangani oleh PNS dan Kepala Satuan Kerja;
c. SK CPNS;
d. SK PNS;
e. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
f. SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir
g. Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
h. Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) bagi yang telah menikah;
i. Akte Nikah bagi yang telah menikah;
j. Akte Kelahiran Anak bagi yang memiliki anak kandung dan masih di tanggung;
k. Akte/Surat Cerai bagi yang telah bercerai;
l. Daftar Susunan Keluarga yang telah disyahkan oleh Camat setempat;
m. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4;
n. Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
o. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat yang ditanda tangani serendah rendahnya oleh pejabat JPT Pratama;
p. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah pidana penjara yang telah ditandatangani serendah – rendahnya oleh pejabat JPT Pratama;
q. Surat Pernyataan pengembalian Barang Milik Negara bagi yang menguasai/menggunakan Barang Milik Negara atau Surat Pernyataan tidak menguasai/menggunakan Barang Milik Negara bagi yang tidak menguasai/menggunakan Barang Milik Negara;
r. Surat Keterangan/Akte Kematian dari Rumah Sakit/Lurah/Camat/Catatan Sipil (Tewas, Meninggal Dunia);
s. Pas Photo berwarna terbaru Ahli Waris ukuran 3 x 4 cm (Tewas, Meninggal Dunia);
t. Surat Keterangan Janda/Duda yang telah disyahkan oleh Camat setempat (Tewas, Meninggal Dunia);
u. Surat permohonan pensiun dari ahli waris yang telah ditanda tangani diatas materai Rp. 10.000,- (Tewas, Meninggal Dunia);
v. Laporan Kronologis kejadian yang dibuat oleh Pimpinan Unit Kerja Pegawai ASN yang tewas;
w. Surat Perintah Tugas (Penugasan tertulis) bagi yang tewas karena menjalankan tugas jabatan dan/atau kedinasan lainnya baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
x. Visum yang dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit;
y. Berita Acara yang dikeluarkan oleh Polri bagi yang meninggal dunia karena kecelakaan; dan,
z. Surat Penetapan Tewas/Anumerta yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Persyaratan Umum: 
Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun memiliki pangkat :
a. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I.
b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II.

Persyaratan Berkas:
a. Fotokopi surat keputusan Pangkat terakhir;
b. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
c. Penilaian prestasi kerja tahun terakhir; dan,
d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 berlatar belakang merah.

Apabila telah memiliki ijazah S2/S3 tidak perlu lagi mengikuti Ujian Dinas Tingkat I/II. Dan apabila ingin mengikuti Ujian Dinas Tingkat dapat langsung di usulkan Kenaikan pangkat atau Pencantuman gelarnya, dan untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) mengikuti persyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki Ijazah Pasca Sarjana (S2) dapat dipertimbangkan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke Pangkat Penata Muda Tk. I Gol. Ruang III/b, apabila memiliki pangkat terakhir Penata Muda Gol. Ruang III/a
b. Memiliki Ijazah Doktor (S3) dapat dipertimbangkan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke Pangkat Penata Gol. Ruang III/c, apabila memiliki pangkat terakhir Penata Muda Tk. I Gol. Ruang III/b.
Persyaratan Umum:
a. Adanya formasi yang lowong berdasarkan bezetting pegawai;
b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
d. Telah naik pangkat paling sedikit 1 (satu) kali periode bagi PNS yang pada saat diangkat sebagai Calon PNS sedang atau telah mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari kepangkatannya;
e. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
g. Tidak sedang proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
h. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4) berlaku bagi PNS yang diangkat sebagai calon PNS mulai tahun 2014. PNS yang diangkat sebagai calon PNS sebelum tahun 2014 dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah paling singkat 2 (dua) tahun setelah diangkat sebagai PNS.

Persyaratan Berkas:
a. fotokopi surat keputusan Pangkat terakhir;
b. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
c. surat pernyataan adanya formasi kebutuhan berdasarkan bezetting pegawai sesuai dengan ijazah yang diperoleh PNS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
d. fotokopi ijazah terakhir yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi minimal B dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (akreditasi B sebagai persyaratan Kenaikan Pangkat);
e. surat izin belajar untuk melanjutkan pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas usul Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
f. surat keterangan pengganti surat izin belajar yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja setingkat Eselon II atau pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian pada setiap unit kerja, bagi calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang pada saat diangkat sebagai calon PNS sedang atau telah mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan telah mendapatkan surat tanda tamat belajar.
g. dokumen uraian tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
h. fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir; dan
i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 berlatar belakang merah.

Tidak Menemukan Pertanyaan yang Anda Cari ? Silahkan tanyakan disini !