Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

 

1. Kirimkan Nama dan NIP data pegawai yang hilang melalui telpon atau WhatsApp ke kontak Administrator yang ada pada aplikasi SIMKA

2. Administrator akan menindaklanjuti terkait permasalahan yang menyebabkan data pegawai hilang, serta memperbaikinya

3. Administrator menginfokan kembali kepada pengelola kepegawaian/pegawai yang bersangkutan terkait penyebab data pegawai hilang

1. Pengelola kepegawaian satuan kerja melakukan entri tambah pegawai baru pada aplikasi SIMKA jika pegawai tersebut mutasi dari instansi diluar Kemenkes

2. Pengelola Kepegawaian satuan kerja melaporkan dan mengirimkan SK pindah masuk serta SPMT kepada administrator SIMKA

3. Administrator SIMKA melakukan Verifikasi data pegawai untuk diaktivasi

Administrator SIMKA diberikan disposisi oleh Sub koordinator Sub-substansi Penilaian Kinerja dan Dukungan Informasi Kepegawaian berupa file Berkas atau data dukungan untuk meng-update data jabatan.

Updating Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana saat ini sudah secara otomatis ter-update, jika pengelola kepegawaian pada Sub-substansi Administrasi Pengembangan Jabatan Fungsional melakukan update SIMKA pada Aplikasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

1. Kirimkan Nama dan NIP pegawai yang kelas jabatannya hilang melalui telepon atau WhatsApp ke kontak administrator yang ada pada aplikasi SIMKA

2. Administrator akan menindaklanjuti terkait permasalahan yang menyebabkan kelas jabatan pegawai hilang, serta memperbaikinya

3. Administrator menginfokan Kembali kepada pengelola kepegawaian/pegawai yang bersangkutan, terkait penyebab data pegawai yang hilang

1. Pengelola Kepegawaian/pegawai yang bersangkutan mengirimkan berkas kepada Administrator SIMKA, atau meng-upload berkas pendukung (Bekas Pencantuman gelar, SK Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Pencantuman Gelar Melalui KP Fungsional) pada SILK Arsip

2. Administrator melakukan verifikasi berkas pendukung yang dikirimkan, serta meng-update data Pendidikan pada SIMKA jika berkas pendukung dinyatakan valid

1. Berkas berupa file PDF dengan maksimal ukuran berkas sebesar 1 MB

2. Masukkan berkas sesuai dengan menu dan kategori arsip yang sudah disediakan

3. Tahun arsip adalah tahun berkas diterbitkan, bukan tahun berkas diupload pada SILK Arsip

4. Keterangan Arsip adalah keterangan yang menyatakan nama berkas tersebut

Lakukan secara bersurat ke Biro Kepegawaian terkait perubahan username dan password.

Terkait kebijakan Penilaian Prestasi Kerja tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Terkait mekanisme penggunaan aplikasi PPKPNS, terdapat petunjuk penggunaan aplikasi PPKPNS yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

1. Sebelum pegawai yang bersangkutan melepaskan jabatan yang lama pejabat penilai pegawai tersebut harus melakukan Penilaian Kinerja Pegawai dan Prilaku Pegawai sesuai dengan masa jabatan lamanya

2. Berkas Penilaian Kinerja dijabatan lama terdiri dari kontrak kerja, Penilaian SKP, dan Penilaian Prilaku

3. Setelah dilakukan penilaian maka jabatan baru akan dimasukan oleh administrator SIMKA, sehingga atasan pejabat penilai dapat langsung membuat kontrak kerja di jabatan yang baru

1. Pegawai melakukan registrasi pada menu registasi yang ada pada halaman awal aplikasi SIPEKA

2. Jika pegawai gagal dalam melakukan registrasi, silakan laporkan kepada pengelola kepegawaian agar dapat memperbaiki data NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada Aplikasi SIMKA

Untuk menampilkan butir kegiatan pegawai sesuai jabatan pada aplikasi SIPEKA, pastikan pejabat penilai sudah membuat kontrak kerja pegawai pada aplikasi PPK PNS.

Pengelola kepegawaian satuan kerja mengusulkan produk kepegawaian secara online melalui Aplikasi SILK Usul Online. Hal tersebut bertujuan agar proses kepegawaian dapat termonitoring dengan baik oleh pengelola kepegawaian atau pegawai yang bersangkutan melalui menu Info Proses Kepegawaian yang ada pada website Biro Kepegawaian

Melalui link https://kp-ropeg.kemkes.go.id/#persyaratan atau Surat Edaran Kenaikan Pangkat yang dapat diakses melalui Website Biro Kepegawaian pada menu Pengumuman.
Melalui link https://kp-ropeg.kemkes.go.id/#persyaratan atau Surat Edaran Kenaikan Pangkat yang dapat diakses melalui Website Biro Kepegawaian pada menu Pengumuman.
Melalui link https://kp-ropeg.kemkes.go.id/#persyaratan atau Surat Edaran Kenaikan Pangkat yang dapat diakses melalui Website Biro Kepegawaian pada menu Pengumuman.
Melalui link https://kp-ropeg.kemkes.go.id/#persyaratan atau Surat Edaran Kenaikan Pangkat yang dapat diakses melalui Website Biro Kepegawaian pada menu Pengumuman.
Melalui Info Proses Kepegawaian pada Website Biro Kepegawaian dengan link: https://ropeg.kemkes.go.id/inpro/cek/kp_reguler.html
Penerbitan SK kenaikan pangkat mulai periode April 2021 sudah dapat melalui proses Tanda Tangan Elektronik (e-Signature) dan otomatis terunggah dalam SILK Arsip masing-masing PNS dalam bentuk softcopy.
Mekanisme dan persyaratan urusan kepegawaian (Standar Operasional Prosedur) dapat diakses melalui Website Biro Kepegawaian melalui link: https://ropeg.kemkes.go.id
Mekanisme dan persyaratan urusan kepegawaian (Standar Operasional Prosedur) dapat diakses melalui Website Biro Kepegawaian melalui link: https://ropeg.kemkes.go.id
Dapat menghubungi Customer Service Unit Layanan Terpadu (ULT) Kepegawaian melalui No. Handphone 08118858593, atau menghubungi pengelola kepegawaian Satker/Unit Utama/Biro Kepegawaian.
Mekanisme dan persyaratan urusan kepegawaian (Standar Operasional Prosedur) dapat diakses melalui Website Biro Kepegawaian melalui link: https://ropeg.kemkes.go.id
Dapat menghubungi Customer Service Unit Layanan Terpadu (ULT) Kepegawaian melalui No. Handphone 08118858593, atau menghubungi pengelola kepegawaian Satker/Unit Utama/Biro Kepegawaian.
Mekanisme dan persyaratan urusan kepegawaian (Standar Operasional Prosedur) dapat diakses melalui Website Biro Kepegawaian melalui link: https://ropeg.kemkes.go.id
Dapat menghubungi Customer Service Unit Layanan Terpadu (ULT) Kepegawaian melalui No. Handphone 08118858593, atau menghubungi pengelola kepegawaian Satker/Unit Utama/Biro Kepegawaian.
Proses Pemindahan terbagi menjadi 3 bagian yaitu:
1. Pemindahan dalam Kementerian Kesehatan (Pemindahan Internal)
2. Pemindahan Masuk dan Keluar Kementerian Kesehatan  (Pemindahan Ekternal) 
3. Pemindahan karena mengikuti open bidding (Lelang Jabatan)

Persyaratan Pindah Pegawai:
Pada umumnya, persyaratan pindah baik itu pindah internal, pindah eksternal dan lelang jabatan harus memenuhi syarat sesuai dengan Perka BKN Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Persyaratan berkas yaitu:
a. Fotokopi SK CPNS;
b. Fotokopi SK PNS;
c. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir;
d. Fotokopi SK Jabatan Terakhir;
e. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir;
f. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (nilai min baik);
g. Surat Permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan (Asli);
h. Surat Persetujuan Mutasi dan Satuan Kerja Asal (Asli);
i. Surat Persetujuan Mutasi dari Unit Utama Asal (Asli);
j. Surat Pernyataan Persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota Instansi Tujuan (Asli);
k. Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditandatangani Pimpinan Satuan Kerja Asal (Asli);
l. Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditandatangani Pimpinan Satuan Kerja Tujuan (Asli);
m. Surat Pernyataan Tidak Sedang dalam Proses atau Menjalani Hukuman Disiplin yang dibuat Pimpinan Instansi Asal/Pejabat paling rendah menduduki JPT Pratama (Asli)
n. Surat Pernyataan Tidak Sedang dalam Proses atau Menjalani Peradilan yang dibuat Pimpinan Instansi Asal/Pejabat paling rendah menduduki JPT Pratama (Asli);
o. Surat Keterangan Bebas Temuan yang diterbitkan Inspektorat Jenderal Kemenkes (Asli);
p. Surat pernyataan tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau ikatan dinas lainnya yang dibuat oleh Pimpinan Satuan Kerja Asal atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama (Asli);
q. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat yang dibuat oleh Pimpinan Satuan Kerja Asal atau pejabat lain yang menangani kepegawaian (Asli);
r. Untuk yang ikut open bidding dibutuhkan surat persetujuan dari pejabat Pembina kepegawaian untuk mengikuti open bidding; dan,
s. Hasil pengumuman seleksi open bidding.
Berdasarkan usia pemberhentian PNS karena mencapai Batas Usia Pensiun, terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:
  •  Usia 58 tahun, bagi:
a. Pejabat Administrasi;
b. Pejabat Fungsional Ahli Muda;
c. Pejabat Fungsional Ahli Pertama;
d. Pejabat Fungsional Ketrampilan.


  • Usia 60 tahun, bagi:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi; dan,
b. Pejabat Fungsional Madya.


  • Usia 65 tahun, bagi: Pejabat Fungsional Ali Utama, Dosen 


  • Usia 70 tahun, bagi: Peneliti Utama dan Professor atau Guru Besar
Berdasarkan jenis pemberhentian PNS, terbagi menjadi 5 bagian, yaitu:
1. Batas Usia Pensiun;
2. Meninggal Dunia (Pensiun Janda/Duda);
3. Atas Permintaan Sendiri (APS);
4. Tidak Cakap Jasmani/Rohani; dan,
5. Tewas/Anumerta.


  •  Persyaratan Batas Usia Pensiun, yaitu:
a. Asli Surat Usul/Pengantar Online;
b. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) PNS Online yang telah ditanda tangani oleh PNS dan Kepala Satuan Kerja;
c. SK CPNS;
d. SK PNS;
e. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
f. SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;
g. Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik (KPE);
h. Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) bagi yang telah menikah;
i. Akte Nikah bagi yang telah menikah;
j. Akte Kelahiran Anak bagi yang memiliki anak kandung dan masih di tanggung;
k. Akte/Surat Cerai bagi yang telah bercerai;
l. Daftar Susunan Keluarga yang telah disahkan oleh Camat setempat;
m. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4;
n. Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
o. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat yang ditanda tangani serendah rendahnya oleh pejabat JPT Pratama;
p. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah pidana penjara yang telah ditandatangani serendah – rendahnya oleh pejabat JPT Pratama;
q. Surat Pernyataan pengembalian Barang Milik Negara bagi yang menguasai/menggunakan Barang Milik Negara atau Surat Pernyataan tidak menguasai/menggunakan Barang Milik Negara bagi yang tidak menguasai/menggunakan Barang Milik Negara;
r. Kartu Taspen (jenjang Utama);
s. SK Jenjang Utama (jenjang Utama); dan,
t. KTP Istri (jenjang Utama).


  • Persyaratan Meninggal Dunia (Pensiun Janda/Duda), yaitu:
a. Asli Surat Usul/Pengantar Online;
b. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) PNS Online yang telah ditanda tangani oleh PNS dan Kepala Satuan Kerja;
c. SK CPNS;
d. SK PNS;
e. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
f. SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;
g. Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik (KPE);
h. Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) bagi yang telah menikah;
i. Akte Nikah bagi yang telah menikah;
j. Akte Kelahiran Anak bagi yang memiliki anak kandung dan masih di tanggung;
k. Akte/Surat Cerai bagi yang telah bercerai;
l. Daftar Susunan Keluarga yang telah disyahkan oleh Camat setempat;
m. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4;
n. Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
o. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat yang ditanda tangani serendah rendahnya oleh pejabat JPT Pratama;
p. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah pidana penjara yang telah ditandatangani serendah – rendahnya oleh pejabat JPT Pratama;
q. Surat Keterangan/Akte Kematian dari Rumah Sakit/Lurah/Camat/Catatan Sipil (Tewas, Meninggal Dunia);
r. Pas Photo berwarna terbaru Ahli Waris ukuran 3 x 4 (Tewas, Meninggal Dunia);
s. Surat Keterangan Janda/Duda yang telah disyahkan oleh Camat setempat (Tewas, Meninggal Dunia); dan,
t. Surat permohonan pensiun dari ahli waris yang telah ditanda tangani diatas materai Rp. 10.000,- (Tewas, Meninggal Dunia).


  • Persyaratan Atas Permintaan Sendiri, yaitu:
a. Asli Surat Usul/Pengantar Online;
b. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) PNS Online yang telah ditanda tangani oleh PNS dan Kepala Satuan Kerja;
c. SK CPNS;
d. SK PNS;
e. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
f. SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;
g. Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik (KPE);
h. Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) bagi yang telah menikah;
i. Akte Nikah bagi yang telah menikah;
j. Akte Kelahiran Anak bagi yang memiliki anak kandung dan masih di tanggung;
k. Akte/Surat Cerai bagi yang telah bercerai;
l. Daftar Susunan Keluarga yang telah disyahkan oleh Camat setempat;
m. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm;
n. Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
o. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat yang ditanda tangani serendah rendahnya oleh pejabat JPT Pratama;
p. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah pidana penjara yang telah ditandatangani serendah – rendahnya oleh pejabat JPT Pratama;
q. Surat Pernyataan pengembalian Barang Milik Negara bagi yang menguasai/menggunakan Barang Milik Negara atau Surat Pernyataan tidak menguasai/menggunakan Barang Milik Negara bagi yang tidak menguasai/menggunakan Barang Milik Negara; dan,
r. Surat permohonan yang bersangkutan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- dengan disebutkan terhitung mulai tanggal (TMT) sebagai PNS dari atasan berhenti (Atas Permintaan Sendiri/Tidak Cakap Jasmani dan Rohani).


  • Persyaratan Tidak Cakap Jasmani/Rohani, yaitu:
a. Asli Surat Usul/Pengantar Online;
b. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) PNS Online yang telah ditanda tangani oleh PNS dan Kepala Satuan Kerja;
c. SK CPNS;
d. SK PNS;
e. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
f. SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir
g. Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
h. Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) bagi yang telah menikah;
i. Akte Nikah bagi yang telah menikah 
j. Akte Kelahiran Anak bagi yang memiliki anak kandung dan masih di tanggung
k. Akte/Surat Cerai bagi yang telah bercerai;
l. Daftar Susunan Keluarga yang telah disyahkan oleh Camat setempat
m. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4
n. Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir
o. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat yang ditanda tangani serendah rendahnya oleh pejabat JPT Pratama;
p. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah pidana penjara yang telah ditandatangani serendah – rendahnya oleh pejabat JPT Pratama
q. Surat Pernyataan pengembalian Barang Milik Negara bagi yang menguasai/menggunakan Barang Milik Negara atau Surat Pernyataan tidak menguasai/menggunakan Barang Milik Negara bagi yang tidak menguasai/menggunakan Barang Milik Negara;
r. Surat permohonan yang bersangkutan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- dengan disebutkan terhitung mulai tanggal (TMT) sebagai PNS dari atasan berhenti (Atas Permintaan Sendiri/Tidak Cakap Jasmani dan Rohani); dan,
s. Surat Hasil Pemeriksaan oleh Tim Penguji Kesehatan (Tidak Cakap Jasmani dan atau Rohani).  


  • Persyaratan Tewas/Anumerta, yaitu:
a. Asli Surat Usul/Pengantar Online;
b. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) PNS Online yang telah ditanda tangani oleh PNS dan Kepala Satuan Kerja;
c. SK CPNS;
d. SK PNS;
e. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
f. SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir
g. Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
h. Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) bagi yang telah menikah;
i. Akte Nikah bagi yang telah menikah 
j. Akte Kelahiran Anak bagi yang memiliki anak kandung dan masih di tanggung
k. Akte/Surat Cerai bagi yang telah bercerai;
l. Daftar Susunan Keluarga yang telah disyahkan oleh Camat setempat
m. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4
n. Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir
o. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat yang ditanda tangani serendah rendahnya oleh pejabat JPT Pratama;
p. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah pidana penjara yang telah ditandatangani serendah – rendahnya oleh pejabat JPT Pratama
q. Surat Pernyataan pengembalian Barang Milik Negara bagi yang menguasai/menggunakan Barang Milik Negara atau Surat Pernyataan tidak menguasai/menggunakan Barang Milik Negara bagi yang tidak menguasai/menggunakan Barang Milik Negara;
r. Surat Keterangan/Akte Kematian dari Rumah Sakit/Lurah/Camat/Catatan Sipil (Tewas, Meninggal Dunia)
s. Pas Photo berwarna terbaru Ahli Waris ukuran 3 x 4 (Tewas, Meninggal Dunia)
t. Surat Keterangan Janda/Duda yang telah disyahkan oleh Camat setempat (Tewas, Meninggal Dunia)
u. Surat permohonan pensiun dari ahli waris yang telah ditanda tangani diatas materai Rp. 10.000,- (Tewas, Meninggal Dunia)
v. Laporan Kronologis kejadian yang dibuat oleh Pimpinan Unit Kerja Pegawai ASN yang tewas
w. Surat Perintah Tugas (Penugasan tertulis) bagi yang tewas karena menjalankan tugas jabatan dan/atau kedinasan lainnya baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
x. Visum yang dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit;
y. Berita Acara yang dikeluarkan oleh Polri bagi yang meninggal dunia karena kecelakaan; dan,
z. Surat Penetapan Tewas/Anumerta yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Tidak Menemukan Pertanyaan yang Anda Cari ? Silahkan tanyakan disini !