Pengadaan Pegawai

 
Untuk menjadi CPNS Kementerian Kesehatan, harus mengikuti dan lulus dalam seleksi pada Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan.
Informasi mengenai penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan dapat diakses melalui laman https://cpns.kemkes.go.id
Untuk mengikuti seleksi CPNS Kementerian Kesehatan, Anda harus memenuhi kriteria persyaratan yang ditetapkan dan melakukan registrasi melalui portal SSCASN BKN pada jadwal dan waktu yang ditentukan. Silakan monitor perkembangan informasi mengenai seleksi CPNS Kementerian Kesehatan melalui laman https://cpns.kemkes.go.id
Kementerian Kesehatan tidak menerbitkan duplikat SK Pengangkatan CPNS atau SK Pengangkatan PNS yang hilang. Untuk keperluan administrasi kepegawaian selanjutnya, dapat menggunakan fotokopi SK CPNS/PNS yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
Hardcopy SK Pengangkatan CPNS disampaikan melalui bagian kepegawaian pada unit utama masing-masing. File scan SK Pengangkatan CPNS dapat diakses melalui SILK ARSIP Kepegawaian yang dapat diakses oleh bagian kepegawaian masing-masing satker.
  • KARIS atau Kartu Isteri merupakan kartu identitas bagi istri yang sah dari Pegawai Negeri Sipil.
  • KARSU atau Kartu Suami merupakan kartu identitas bagi suami yang sah dari Pegawai Negeri Sipil.
  • KARPEG adalah Kartu Pegawai merupakan kartu identitas bagi Pegawai Negeri Sipil.
Untuk usulan KARPEG, agar melengkapi unggahan dokumen pada SILK Arsip Kepegawaian berupa SK Pengangkatan CPNS, SK Pengangkatan PNS, dan Foto 4x6 berwarna. Selanjutnya, menyampaikan usulan permohonan usulan KARPEG dari unit kerja melalui unit utama masing-masing untuk disampaikan kepada Biro Kepegawaian.
Untuk usulan KARPEG, agar melengkapi unggahan dokumen pada SILK Arsip Kepegawaian berupa Laporan Perkawinan Pertama, Daftar Keluarga PNS, Akta nikah yang dilegalisir, SK Pengangkatan PNS, dan Pas Foto Pasangan ukuran 3 x 4 (berwarna). Selanjutnya, menyampaikan usulan permohonan usulan KARPEG dari unit kerja melalui unit utama masing-masing untuk disampaikan kepada Biro Kepegawaian.
Bisa, permohonan ralat dapat disampaikan oleh unit kerja melalui unit utama masing-masing. Selanjutnya, Biro Kepegawaian akan menindaklanjuti kepada BKN jika terdapat permohonan ralat terhadap KARPEG disertai dokumen pendukung.
Jika KARPEG dan atau KARIS/KARSU hilang, bisa diusulkan kembali dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dilengkapi dengan surat keterangan hilang.
SK Pengangkatan CPNS dan atau SK Pengangkatan PNS dapat dilakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan pencantuman nama. Persyaratan dalam menyampaikan usul permohonan ralat SK Pengangkatan CPNS dan atau SK Pengangkatan PNS adalah surat usul ralat dari satker melalui unit utama masing-masing yang selanjutnya disampaikan kepada Biro Kepegawaian dengan melampirkan Salinan SK yang diusulkan ralat, nota persetujuan NIP dari BKN, dan ijazah.
Berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 94 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; dan Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan, mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah, satu kesatuan, dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB. Kebutuhan ASN (PNS dan PPPK) secara nasional ditetapkan oleh Menteri PANRB setiap tahun dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.

Mekanisme penyusunan usul kebutuhan CASN:
a. Secara berjenjang diusulkan dari unit kerja terkecil, ke satuan kerja melalui e-formasi;
b. Unit utama melakukan verifikasi usulan kebutuhan;
c. Biro Kepegawaian mengkompilasi, memverifikasi dan memvalidasi usulan yang masuk;
d. Biro Kepegawaian mengirimkan usulan kebutuhan (yang di tandatangan Menteri Kesehatan) ke Kementerian PAN-RB secara tertulis dan melalui aplikasi e-formasi; dan,
e. Penetapan usul kebutuhan dari Kementerian PAN-RB.
Berdasarkan Permenkes No. 40 Tahun 2019 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan, ruang lingkup penataan ASN mencakup tahap pemetaan, tindak lanjut pemetaan, serta monitoring dan evaluasi. Penataan harus dilakukan setiap satuan kerja, dilakukan secara berjenjang, mempertimbangkan dinamika dan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dengan memperhatikan kesesuaian data kepegawaian terhadap jumlah dan jenis jabatan, serta syarat jabatan.

Hasil pemetaan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berupa: 
1. Kesesuaian antara jumlah, jenis Jabatan, dan syarat Jabatan;
2. Ketidaksesuaian antara jumlah, jenis Jabatan, dan/atau syarat Jabatan.

Ketidaksesuaian dapat berupa:
a. Kelebihan jumlah dan/atau jenis Jabatan namun syarat Jabatan sesuai;
b. Kelebihan jumlah dan/atau jenis Jabatan dan syarat Jabatan tidak sesuai;
c. Kekurangan jumlah dan/atau jenis Jabatan namun syarat Jabatan sesuai;
d. Kekurangan jumlah dan/atau jenis Jabatan dan syarat Jabatan tidak sesuai; atau
e. Jumlah dan/atau jenis Jabatan sesuai namun syarat Jabatan tidak sesuai.

Hasil pemetaan menjadi dasar dalam rencana tindak lanjut tingkat Satuan Kerja, antara lain:
a. Perpindahan unit kerja atau satuan kerja;
b. Perpindahan jabatan;
c. Penyesuaian/inpassing;
d. Pengembangan kompetensi; atau
e. Pemberhentian.

Mekanisme Penataan ASN:
a. Satuan kerja melakukan pemetaan pegawai;
b. Hasil pemetaan disampaikan oleh satuan kerja ke unit utama masing-masing;
c. Unit utama memverifikasi hasil pemetaan;
d. Hasil verifikasi disampaikan oleh unit utama ke Biro Kepegawaian;
e. Biro Kepegawaian memverifikasi dan memvalidasi hasil pemetaan;
f. Biro Kepegawaian menerbitkan rekomendasi untuk dilaksanakan satuan kerja; dan,
g. Dilakukan monitoring dan evaluasi tiap tahun.
  • Sejak ditetapkan UU ASN No 5 Tahun 2014, maka pengangkatan PTT sudah tidak dilakukan lagi
  • Pada tahun 2016, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan seleksi CPNS dari PTT Kementerian Kesehatan yang diikuti oleh seluruh PTT Kementerian Kesehatan yang memenuhi persyaratan, dan sebagian besar PTT Kementerian Kesehatan tersebut telah diangkat menjadi CPNS Daerah
  • PTT yang masih aktif saat ini adalah PTT Kementerian Kesehatan yang berusia diatas 40 tahun dan telah mengikuti seleksi CPNSD pada tahun 2016, dan akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, pada Pasal 99 disebutkan (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun

  • Perpanjangan diusulkan secara berjenjang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota lalu diusulkan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan di teruskan usulan tersebut kepada Biro Kepegawaian
  • Usulan perpanjangan di lakukan oleh Dinkes Kabupaten/Kota 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa penugasan PTT tersebut melalui aplikasi SIMPEG
  • Usulan perpanjangan PTT memperhatikan Batas Usia Pensiun (BUP) yang disetarakan dengan jabatan fungsional masing-masing PTT tersebut, yaitu berusia maksimal 58 tahun untuk bidan terampil dan 60 tahun untuk dokter madya serta terdapat dalam database Biro Kepegawaian

Usia PTT yang dapat memperpanjang masa penugasan adalah PTT yang masih berusia dibawah 58 tahun
Masa penugasan PTT akan berakhir pada 31 Oktober 2023, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, bahwa pegawai non PNS masih dapat melaksanakan tugas selama 5 tahun sejak PP 49 tahun 2018 diundangkan (PP 49 tahun 2018 diundangkan 28 November 2018).
  • PTT yang dapat dilakukan perpanjangan masa tugas adalah PTT yang telah mengikuti seleksi di tahun 2016 dengan usia diatas 40 tahun dan berusia maksimal 58 tahun untuk bidan terampil dan 60 tahun untuk dokter madya serta masuk dalam database Biro Kepegawaian
  • Maksimal masa penugasan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Setelah tanggal 31 Oktober 2023, seluruh PTT Kementerian Kesehatan akan berakhir masa tugasnya dan tidak ada lagi perpanjangan masa tugas PTT.
Bagi PTT yang telah menyelesaikan masa tugasnya dan tidak dilakukan perpanjangan masa tugas, maka Dinas Kesehatan Provinsi akan menerbitkan surat keterangan selesai masa penugasan bagi PTT tersebut.
Bagi PTT yang masih aktif melaksanakan tugas dan dinyatakan tewas/wafat/meninggal dunia karena sakit dll, maka berhak mendapatkan uang duka dan mengajukan permohonan secara berjenjang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya kepada Dinkes Provinsi untuk diteruskan kepada Kementerian Kesehatan u.p Biro Kepegawaian, dengan melampirkan data lengkap PTT yang bersangkutan.

Tidak Menemukan Pertanyaan yang Anda Cari ? Silahkan tanyakan disini !