Pengembangan Pegawai

 
a). Persyaratan Berkas
- Usulan Online 
- Asli Penetapan Angka Kredit Terbaru
- Surat Kebasahan PAK untuk jabatan fungsional yang mempersyaratkan (Perawat, Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Apoteker dan Pembimbing Kesehatan Kerja).
- STR yang masih berlaku (untuk jabatan Teknisi Elektromedis, Perekam Medis, dan Radiografer)
- SK Kenaikan Pangkat Terakhir
- SK Jabfung Terakhir
- PAK terakhir
- SK Pembebasan Sementara dan SK Pengangkatan Kembali (bagi yang mutasi, TUBEL dan ditugaskan diluar jabfung)
- SK TUBEL / IBEL/ Pencantuman Gelar dari BKN (bagi yang menambahkan Angka Kredit Pendidikan)
- Sertifikat UKOM bagi jabfung yang mempersyaratkan (Perawat, Perawat Gigi, Teknisi Elektromedis, Perekam Medis, Radiografer, Pranata Komputer, Statistisi, dsb)
- Sertfikat diklat perjenjangan bagi jabfung yang mempersyaratkan.
- Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir

b) Persyaratan lainnya
- Minimal 1 tahun dalam Jabatan terakhir
- Tanggal Penetapan PAK maksimal 1 (satu) tahun dari masa akhir penilaian PAK
- Masa Penilaian PAK maksimal 5 tahun (10 semester)
- Memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- Tersedia peta jabatan pada satuan unit kerja.
- Masa berlaku PAK hanya untuk 2x periode KP
- Setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik
Persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan ralat SK fungsional, yaitu:
- Surat Pengantar dari Unit Utama
- SK Fungsiional yang akan diralat
- SK Pangkat terakhir
- Kronologis ralat SK Fungsional

Pejabat Fungsional harus dibebaskan sementara dari jabatan fungsional nya jika:
- Mengikuti Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- DItugaskan secara Penuh diluar Jabfung
- Menjalani Hukuman Disiplin (Bagi jabatan fungsional yang mempersyaratkan untuk dibebaskan sementara)
- Menjalani Cuti Diluar tanggungan Negara

Persyaratan Berkas:
- Surat Usulan Online
- SK Jabfung Terakhir
- SK kenaikan pangkat terakhir
- SK PAK terakhir
- Dasar Pembebasan Sementara 
- Penilaian Prestasi Kerja minimal 1 tahun terakhir
Persyaratan Berkas:
- Usulan Online
- Surat Pengantar dari Unit Utama
- SK Jabfung Terakhir
- SK Pangkat Terakhir
- Surat pernyataan yang bersangkutan di atas materai yang menyatakan bersedia untuk berhenti dari jabatan fungsional yang didudukinya (dengan menyebutkan TMT pemberhentian dari jabfungnya).

Seseorang bisa diberhentikan dari Jabatan fungsionalnya jika sudah tidak memenuhi syarat jabatan, akan beralih ke jabatan fungsional lain atau mengundurkan diri dari jabatan fungsionalnya.
Persyaratan berkas:
- Surat Usulan Online
- Surat Pengantar dari Unit Utama
- SK CPNS
- SK PNS
- Ijazah
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- SK PAK (Penetapan Angka Kredit)
- Penilaian Prestasi Kerja 
Persyaratan berkas:
- Usulan Online
- Surat Pengantar dari Unit Utama
- SK Kenaikan Pangkat Terakhir
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan
- Uraian Tugas lama dan baru
- Penilaian Prestasi Kerja minimal 1 tahun terakhir
1. Izin Belajar
Persyaratan Umum:
a. Memiliki masa keja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS
b. Pendidikan diselenggarakan diluar jam kerja
c. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
e. Tidak pemah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
f. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
g. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukungpelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
h. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; dan,
i. Program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.

Persyaratan Berkas:
a. Surat usul dari satuan kerja dan surat rekomendasi dari unit utama
b. Print Out Registrasi online izin belajar
c. Surat Pernyataan Izin belajar bermateral;
d. Uraian tugas sebelum dan sesudah pendidikan;
e. Fotocopy SKP 1 (satu) tahun terakhir;
f. Surat Bukti Penerimaan dari institusi pendidikan; dan,
g. Jadwal perkuliahan dari institusi pendidikan.

2. Tugas Belajar
Persyaratan Umum:
a. Memiliki masa keja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
b. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan anaiisis beban keja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
c. Usia maksimal:
    1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
    2) Program Strata 2 (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
    3) Program Strata 3 (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
d. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
e. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
f. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
g. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekejaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik
h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
i. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
j. Jangka waktu pelaksanaan:
    1) Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
    2) Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
    3) Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun; 
    4) Program Strata I (S-1) / Diploma IV (DIV), paling lama 4 (empat) tahun;
    5) Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
    6) Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun;
k. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf j masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan / atau instansi
l. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar
m. Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf l PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar
n. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (Kewajiban Kerja) selama 2N (N=lama pendidikan)

Persyaratan Berkas:
a. Print out usul online yang telah ditandatangani dan distempel dinas
b. Fotocopy ijazah terakhir dan daftar nilai transkrip yang sudah tercantum dalam kepangkatan terakhir
c. Fotocopy SK PNS dan SK pangkat terakhir
d. SKP 1 (satu) tahun terakhir
e. Surat pernyataan bermaterai bersedia kembali ke unit kerja/organisasinya setelah selesai pendidikan minimal selama dua kali masa studi
f. Surat keterangan lulus seleksi akademik dari universitas/institusi pendidikan
g. Surat Keputusan/pernyataan pemberian bantuan biaya dari pemberi beasiswa/sponsor
h. Surat izin suami/istri
i. Surat persetujuan dari Sekretariat Negara (Tubel Luar Negeri)
Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
1) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun memiliki pangkat:
a. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I
b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II

2) Dilengkapi dengan dokumen pendukung:
a. fotokopi surat keputusan Pangkat terakhir; dan,
b. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat  yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
c. penilaian prestasi kerja tahun terakhir; dan,
d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 berlatar belakang merah.
1) Adanya formasi yang lowong berdasarkan beetting pegawai;
2) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
4) Telah naik pangkat paling sedikit 1 (satu) kali periode bagi PNS yang pada saat diangkat sebagai Calon PNS sedang atau telah mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari kepangkatannya; 
5) Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
6) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
7) Tidak sedang proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4) berlaku bagi PNS yang diangkat sebagai calon PNS mulai tahun 2014. PNS yang diangkat sebagai calon PNS sebelum tahun 2014 dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah paling singkat 2 (dua) tahun setelah diangkat sebagai PNS.
9) Dilengkapi dengan dokumen pendukung:
   a. fotokopi surat keputusan Pangkat terakhir; 
   b. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat  yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
   c. surat pernyataan adanya formasi kebutuhan berdasarkan bezetting pegawai sesuai dengan ijazah yang diperoleh PNS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
   d. fotokopi ijazah terakhir yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi minimal B dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (akreditasi B sebagai persyaratan Kenaikan Pangkat); 
   e. surat izin belajar untuk melanjutkan pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas usul Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
   f. surat keterangan pengganti surat izin belajar yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja setingkat Eselon II atau pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian pada setiap unit kerja, bagi calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang pada saat diangkat sebagai calon PNS sedang atau telah mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan telah mendapatkan surat tanda tamat belajar. 
   g. dokumen uraian tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
   h. fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir; dan
   i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 berlatar belakang merah.

a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya
b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara
c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
   1) Sepala/Adum/Diklatpim Tingkat IV untuk ujian dinas tingkat I; dan,
   2) Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk ujian dinas tingkat II.
d. telah memperoleh:
   1) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas tingkat I;
   2) Ijazah Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas tingkat II
   3) menduduki jabatan fungsional tertentu
a. Satker mengusulkan secara online peserta yang akan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah melalui SILK Usul Online (https://usul-ropeg.kemkes.go.id/).
b. Seluruh dokumen pendukung Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah wajib di-scan dan diunggah pada SILK Arsip (http://arsip-ropeg.kemkes.go.id) kecuali Surat Pernyataan dan Uraian Tugas. 
c. Berkas persyaratan dari UPT dikirim dalam bentuk hardcopy kepada sekretariat unit utama untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
d. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, Unit Utama mengirimkan usul Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke Biro Kepegawaian dalam bentuk surat rekomendasi unit utama yang telah ditandatangani dan dicap dinas, beserta :
   1) print out usul online dari satker/UPT
   2) Surat Pernyataan dan 
   3) Uraian Tugas
e. Form Surat Pernyataan hukuman disiplin Ujian Dinas dapat di unduh di SILK Usul.
f. Form Surat Pernyataan (hukuman disiplin, kelulusan Program Studi, dan formasi kebutuhan) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) dapat diunduh di SILK Usul.

Tidak Menemukan Pertanyaan yang Anda Cari ? Silahkan tanyakan disini !